Dalam kasus TKI, kebijakan semacam itu bisa diberi status sebagai kebijakan ilegal. Dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI di era liberalisasi ekonomi, kebijakan ilegal perlu dikoreksi dan dihapus, layaknya kita mengurangi atau menhapus TKI ilegal.
Memahami kebijakan pemerintah negara tujuan itu seperti berkaca pada diri sendiri. Ketika kita menyatakan kebijakan negera lain sebagai "ilegal", tuduhan yang sama akan berlaku sebagai kebijakan di dalam negeri. Dengan kata lain, di dunia yang semakin liberal ini kita tidak bisa menurut pemerintah negara lain untuk menghormati hak-hak TKI apabila kita sendiri tidak terlebih dulu menghormati hak-hak mereka yang selama ini kita beri lebel "pahlawan devisa".
Jika Anda seorang presiden atau calon presiden, dari buku Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI ini Anda akan mengetahui arah jalan keluar yang akan meningkatkan legitimasi Anda Sebagai Presiden sebuah bangsa yang bermartabat. Dengan buku Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI ini Anda akan mendapatkan gambaran tentang kerangka perlindungan TKI yang lebih kongkrit: (1) pembenahan manajemen migrasi tenaga kerja di dalam negeri (2) langkah-langkah terobosan dalam hal layanan perlindungan yang melibatkan partisipasi TKI dan segenap komponen masyarakat Indonesia di luar negeri; (3) strategi diplomasi efektif yang bersfektif 'bukan hanya kita yang butuh pekerjaan dari mereka, tetapi ekonomi mereka juga sangat bergantung pada tenaga kerja dari Indonesia'.
INFO BUKU
Judul: Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI
Penulis: P. Eko Prasetyohadi
Penerbit: Tifa Foundation
Edisi: 2010
Halaman: 479
Ukuran: 14 x 21.3 x 3.1 cm
Sampul: Soft Cover
Bahasa: Indonesia
Kondisi: Buku Koleksi Pribadi
Lokasi: 340/Pra/a
No comments:
Post a Comment