BIROKRASI KORUPSI DAN KASUS PELAYANAN KTP, M. Nawir Messi

Desakan perubahan yang berlangsung demikian kuat menyebabkan istilah "reformasi"menjadi terasa amat akrab di masyarakat. Iklim reformasi memang telah menyodorkan proses transisi dalam bentuk peluang-peluang perubahan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Tetapi iklim yang menyediakan peluang kearah perubahan tanpa disertai dengan upaya kongkrit untuk memanfaatkanya bisa jadi mengubah makna reformasi menjadi sekedar sebuah jargon. Sebagai titik tolak untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit ke arah perubahan, INDEF (Institute For Development Of Economics and Finance) menyambut dan mencoba memanfaatkan peluang perubahan tadi melalui pelaksanaan kajian intensif di berbagai bidang.

Buku yang berjudul "Birokrasi, Korupsi dan Reformasi: kasus Pelayanan KTP" ini merupakan temuan empiris yang diangkat dari hasil kajian pelaksanaan pelayanan publik di bidang KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kajian ini merupakan bagian dari seri studi korupsi yang dicanangkan INDEF, karena itu sekaligus menjadi kelanjutan dari publikasi "korupsi di Indonesia" yang diterbitkan INDEF pada bulan April 1998 lalu. Pemilihan pelayanan publik di bidang KTP didasari pertimbangan, bahwa bidang ini sarat dengan belitan birokrasi yang membuka peluang korupsi, sementara kepemilikan atas produknya merupakan keharusan bagi setiap warga negara Indonesia yang talah berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kepemilikan atas output pelayanan publik yang bernama KTP ini merupakan prasyarat bagi setiap warga negara dalam memperoleh akses terhadap produk-produk lainnya, bahkan menjadi prasyarat bagi anggota masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari ketika bersentuhan dengan institusi-institusi formal. Melalui hasil kajian ini, INDEF mencoba memberikan konstribusi bagi perbaikan sistem dan pelaksanaan pelayanan publik, khususnya di bidang KTP, sekaligus sebagai upaya memerangi praktek korupsi di masa mendatang. Harapan, buku ini dapat memberikan cakrawala pandang yang di potong oleh bukti-bukti empiris dalam kaitanya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun harus diakui, buku yang diangkat dari hasil studi ini masih tak luput dari berbagai kelemahan di sana sini, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan kasus-kasus kolusi berkaitan dengan kerjasama suwasta dengan pemerintah dalam pelayanan KTP. Penyebabnya antara lain karena informan-informan yang mengetahui seluk beluk kolusi di bidang kontrak pelaksanaan pelayanan KTP masih belum memiliki keberanian yang cukup untuk mengungkapkan fakta.

Kami menyadari, pelaksanaan kajian dan perbaikan buku Birokrasi Korupsi dan Reformasi Kasus Pelayanan KTP ini tidak akan terwujud tanpa uluran tangan yang ikhlas dari berbagai pihak. Tanpa bantuan The Asia Foundation dan USAID (United States Agency For International Developmen), dapat dipastikan bahwa gagasan-gagasan studi dan penerbitan buku yang berkaitan dengan topik ini hanya kan mengendap di benak kami. Untuk ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan The Asia Foundation dan USAID, serta mereka yang turut serta memberikan kontribusi sebagai narasumber dalam pelaksanaan kajian ini.

INFO BUKU

Judul: Birokrasi Korupsi dan Reformasi Kasus Pelayanan KTP
Penulis: M. Nawir Messi
Penerbit: INDEF
Edisi: 1999
Halaman: 129
Ukuran: 16.9 x 21.5 x 0.8 cm
Sampul: Soft Cover
Bahasa: Indonesia
Kondisi: Buku Bekas Koleksi Pribadi
Harga: Rp. 40.000
Call No: 320/Mes/b
LIHAT BUKU POLITIK PEMERINTAHAN LAINYA >>